A.
Asas-Asas Organisasi
Asas-asas organisasi adalah
berbagai pedoman yang sejauh mungkin hendaknya dilaksanakan agar diperoleh
struktur organisasi yang baik dan aktivitas organisasi dapat berjalan lancar.
Joseph L. Massie , ia mengemukakan 6
macam asas – asas organisasi sebagai berikut :
1. Unity
of command , ( kesatuan perintah )
2. Span
of control , ( rentangan kontrol )
3. he
exception principle , ( rentangan pegecualian )
4. The
scalar principles , ( asas jenjang )
5. Departementation
, ( departemenisasi )
6. Decentralization
, ( desentralisasi )
Asas- asas organisasi menurut
William H. Newman yaitu sebagai berikut:
1. Perumusan
tujuan dengan jelas (formulation of the objektive).
2. Pembagian
Pekerjaan (division or works).
3. Pelimpahan
Wewenang.
4. Rentangan
Pengendalian
5. Tingkatan
Hierarki (level of hierarky)
Berdasarkan pendapat dari berbagai ahli,
Sutarto (1995, 61-196) menyimpulkan bahwa asas organisasi meliputi:[1]
1.
Perumusan tujuan
dengan jelas
2.
Departemenisasi
3.
Pembagian kerja
4.
Koordinasi
5.
Pelimpahan wewenang
6.
Kesatuan perintah
B.
Perumusan
Tujuan Dengan Jelas
Tujuan organisasi harus
dirumuskan dengan jelas. Tujuan ini yang akan memandu setiap orang dalam
organisasi. Semakin jelas tujuan yang akan di raih maka semakin mudah pula
organisasi menentukan langkah yang tepat.
Tentang pentingnya perumusan
tujuan ini dalam buku Guilding Principles
of Public Administration dikemukakan sebagai berikut:
1.
Organisasi tanpa
tujuan tak ada artinya dan hanya merupakan penghamburan uang belaka;
2.
Organisasi
didirikan untuk mencapai tujuan tertentu;
3.
Dasar dari
organisasi terletak pada maksud dan tujuan yang telah ditetukan;
4.
Tujuan
organisasi harus dimengerti dan diterima oleh para pegawai dan dicamkan
sedalam-dalamnya dalam jiwa mereka.
C.
Departementalisasi
Dasar yang dipakai untuk mengelompokkan
bersama suatu pekerjaan yang sama atau mirip disebut departementalisasi. Departementalisasi merupakan proses dimana suatu
organisasi secara struktural dibagi dengan mengkombinasikan perkerjaan dalam departemen
berdasarkan beberapa andil karakteristik atau dasar tertentu. Terdapat
departementalisasi yang lebih luas, yang dijelaskan sebagai berikut:
1.
Departementalisasi
Fungsional
Departementalisasi
fungsional yaitu organisasi menurut fungsi menyatukan semua orang yang terlibat
dalam suatu aktivitas atau beberapa aktivitas berkaitan yang disebut fungsi
dalam satu departemen..
Seperti
pemasaran atau keuangan dikelompokan ke dalam 1 unit.
Keuntungan
utama adalah efisiensi. Agaknya menjadi logis mempunyai suatu departemen yang
terdiri dari para ahli dalam suatu bidang tertentu seperti produksi atau
akunting. Dengan memiliki departemen dari para spesialis, manajemen akan
menciptakan unit yang efisien.
2.
Departementalisasi
Produk
Manajer
dari banyak perusahaan besar mengelompokan pekerjaan atas dasar produk. Semua
pekerjaan yang berhubungan dengan produksi dan penjualan suatu produk atau lini
produk akan ditempatkan dalam pengawasan seorang manajer.
3.
Departementalisasi
Pelanggan
Pelanggan
dan klien dapat menjadi dasar pengelompokan pekerjaan. Contoh dari departemen
berdasarkan pelangan adalah departemen pinjaman suatu bank komersil. Petugas
pinjaman sering sekali di hubungkan dengan pinjaman untuk industri, komersil
atau pertanian. Pelanggan akan dilayani oleh satu dari petugas dari tiga jenis
ini. Kepentingan kepuasan pelanggan telah mendorog perusahaan mencari para
kreatif guna melayani mereka lebih baik.
D.
Pembagian kerja
Jikalau dikaji kembali tentang definisi
organisasi, maka akan kita jumpai salah satu unsurnya ialah adanya dua orang
atau lebih yang bersepakat untuk mengadakan kerjasama, untuk mencapai tujuan
yang mereka kehendaki bersama.
Maka agar mereka dapat melakukan
kegiatan dengan baik, dalam arti juga untuk meringankan beban masing-masing
pihak, maka perlu diadakan pembagian tugas pekerjaan. Baik pembagian tugas ke
dalam satuan-satuan organisasi, ke dalam sub-sub unit, atau sampai ke dalam
satuan-satuan pelaksana (operating unit).
Sehingga di dalam organisasi akan
terdapat satuan-satuan organisasi dengan pejabat, tugas, wewenang, dan tanggung
jawab serta hubungan satu sama lain, yang masing-masing pejabat mempunyai
peranan tertentu dalam lingkungan kesatuan yang utuh. Tetapi tidak merupakan
pengkotakan tugas dan tanggung jawab.
Jadi dengan singkat dapat dikatakan,
bahwa pembagian tugas pekerjaan adalah aktivitas untuk membagi-bagi tugas pekerjaan, ke
dalam satuan-satuan tertentu atau ke dalam bagian-bagian yang khusus.[2]
Dan karena organisasi dalam arti filosofis adalah
manifestasi kemampuan manusia untuk bekerja secara kooperatif, maka
tugas-tugas yang terdapat di dalam organisasi harus dibagi-bagi sesuai dengan
kemampuan, keahlian dan bakat orang-orang di dalam organisasi.
Awal abad 20, Hery Ford menjadi kaya dan
terkenal dengan membuat mobil pada sebuah lini perakitan. Semua buruh ford
diberi tugas yang spesifik dan berulang. Misalnya, satu orang hanya dengan
memasang roda depan dan seorang lain akan memasang pintu kanan depan. Dengan
memecah pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil yang dibakukan, yang dapat
dilakukan berulang-ulang, Ford mampu
menghasilkan mobil setiap sepuluh detik walaupun menggunakan karyawan yang
keterampilannya relatif terbatas.
Ford memperlihatkan bahwa kerja dapat
dilakukan dengan lebih efesien jika karyawan diperbolehkan berspesialisasi.
Sekarang kita menggunakan istilah pembagian kerja, untuk memberikan sampai
tingkat mana tugas dalam organisasi dipecah-pecah menjadi pekerjaan-pekerjaan
yang terpisah.
Prinsip dari spesialisasi kerja adalah daripada pekerjaan dilakukan oleh satu
individu lebih baik seluruh pekerjaan itu dipecah-pecah menjadi sejumlah
langkah, dan
tiap langkah diselesaikan dengan individu yang berlainan. Pada hakikatnya,
individu berspesialisasi dalam mengerjakan bagian dari suatu kegiatan, bukan
mengerjakan seluruh kegiatan.[3]
Jadi, pembagian kerja menentukan sampai tingkat manakah tugas dalam organisasi
dibagi-bagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah.
Tetang pentingnya pembagian
kerja Luther Gulick mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:[4]
1.
Karena orang
berbeda dalam pembawaan, kemampuan serta kecakapan dan mencapai ketangkasan
yang besar dengan spesialisasi.
2.
Karena orang
yang sama tidak dapat berada didua tempat pada saat yang sama.
3.
Karena orang
tidak dapat mengerjakan dua hal pada saat yang sama.
E.
Koordinasi
Koordinasi
adalah suatu kondisi dimana terkandung aspek-aspek tidak terjadinya kekacauan,
percekcokan, kekembaran atau kekosongan kerja, sebagai akibat dari pada pekerjaan
menghubung-hubungkan, menyatupadukan, dan
menyelaraskan orang-orang dan pekerjaannya dalam suatu kerja sama yang
diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Koordinasi
dimaksudkan untuk mencapai keselarasan dalam organisasi.
Manfaat dari koordinasi adalah dengan koordinasi dapat
dihindarkannya kemungkinan timbulnya pertentangan antar satuan organisasi atau
antar pejabat.
F.
Pelimpahan
Wewenang
Pelimpahan wewenang atau delegasi kekuasaan adalah
penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan, dari pejabat
yang lebih tinggi tingkatannya kepada pejabat yang lebih rendah, atau dari
pejabat yang satu kepada yang lain yang sederajat dalam suatu organisasi.
Sebagai contoh A diberi tugas membersihkan ruang X yang jam
kerja dimulai pukul 08.00. Sebagai petugas yang bertanggung jawab bersihnya
ruang X tersebut, A harus diberi kekuasaan membawa kunci masuk kantor X.
Sehingga dapat dengan leluasa membersihkan ruang X sebelum jam 08.00, dengan
tanpa mengganggu pegawai kantor X yang bekerja.
Dengan contoh di atas menunjukkan bahwa delegasi kekuasaan
adalah suatu asas yang esensil, agar organisasi lancar jalannya. Kemudian dari
pada itu, hendaknya dalam memberikan tugas disertakan juga kekuasaan atau
batas-batas kewenangan yang sepadan dengan fungsi dan tanggung jawab yan akan
diberikan. Manajer memutuskan
seberapa besar wewenang sebaik nya didelegasikan kemasing-masing pekerjaan dan
memegang pekerjaan.
G.
Kesatuan Perintah
Asas kesatuan perintah membantu
mengamankan konsep garis wewenang yang tidak terputuskan. Kesatuan ini
menyatakan bahwa seseorang seharusnya mempunyai satu dan hanya satu atasan
kepada siapa ia bertanggungjawab langsung.[5]
Jika kesatuan perintah ini putus, seorang bawahan mungkin harus menanggulangi
tuntutan atau prioritas yang berkonflik dari beberapa atasan.
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa di dalam
organisasi pasti kita jumpai adanya satuan-satuan tugas yang harus dilaksanakan
oleh pelaksana. Oleh karenanya, setiap pelaksana hendaknya hanya menerima
perintah dan tanggung jawab dari atasan, dan dilaksanakan dengan menggunakan
saluran komunikasi yang tegas.
Maksudnya agar semua pertugas dapat mengetahui dari siapa ia
menerima perintah dan kepada siapa ia harus mempertanggungjawabkan hasil
kerjanya. Disamping itu asas ini dapat menghindarkan kemungkinan adanya
kekembaran dan atau kevakuman dalam pelaksanaan pekerjaan, yang disebabkan
karena adanya bawahan yang dapat menerima perintah lebih dari satu
atasan.
[1] Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi,
Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
[2] Gibson dkk, Organisasi ,
Jakarta : Binarupa Aksara, 1997, hal 109
[3] Stephen P Robbin, Perilaku
Organisasi, Jakarta: Prenhallindo, 2001, hal 167.
[4] Andre Hutagulung, Asas-Asas Organisasi, http://www.slideshare.net/andreantonius/andre-hutagalung-110903046-asas-asas-organisasi, diakses 14 Maret 2016, pukul 17.00
[5] Stephen P Robbin, Perilaku
Organisasi, Jakarta: Prenhallindo, 2001, hal 171
Tidak ada komentar:
Posting Komentar